Bahana Sekuritas Pimpin Right Issue BTN - pasarmodal.inilah.com

ELPIJI LANGKA: Pertamina bisa digugat terkait kelangkaan gas 3 kg

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia menilai Pertamina digugat secara hukum terkait dengan kelangkaan gas elpiji di sejumlah wilayah di Jawa Barat.Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Firman Turmantara mengatakan kelangkaan gas elpiji merupakan suatu pelanggaran terhadap publik, antara lain tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak asasi manusia, UU migas dan lainnya.“Kelangkaan gas elpiji itu jelas merupakan suatu pelanggaran, apa lagi gas elpiji merupakan komoditas yang bersifat monopolistik yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Pertamina. Dan itu bisa dilakukan gugatan hukum,” katanya, hari ini. Dia mengatakan pihaknya telah memantau kelangkaan gas elpiji ini, namun hingga saat ini belum menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan gas elpiji. Menurutnya masyarakat belum menyadari dan berani untuk melakukan pengaduan atas kelangkaan gas ini. “Kelangkaan gas elpiji ini layak diadukan ke Komnasham karena meresahkan dan merugikan masyarakat,” katanya.

Ditanya Stiker BBM Non Subsidi, Agus Marto Bingung

Ramdhania El Hida - detikfinance

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo kebingungan bahkan harus mencari-cari stiker bebas BBM Bersubsidi di mobilnya. Agus Marto yang mobil berplat RI 20 itu belum juga terlihat menempel stiker BBM non subsidi setidaknya hingga siang ini.

Padahal berdasarkan instruksi Presiden SBY, mulai 1 Juni semua kendaraan dinas berplat hitam dan merah milik pemerintah pusat, daerah, BUMN dan BUMD harus menggunakan BBM non subsidi dan dipasang stiker non subsidi.

"Pak Tukiyo (supir Agus Marto), stikernya mana? ini diingetin lho sama anak-anak (media)," ujar Agus Marto saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Berdasarkan pantauan detikFinance, mobil-mobil di kementerian keuangan belum terlihat menggunakan stiker bebas BBM bersubsidi. Hal serupa terlihat juga mobil Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro.

"Pak belum pakai stiker mobilnya?" tanya wartawan.

"Wah, tidak tahu saya," ujar Bambang sambil melirik mobilnya.

Sebelumnya, mulai 1 Juni 2012, semua mobil dinas pemerintah yang berplat merah, serta mobil operasional TNI/Polri serta BUMN dan BUMD harus menggunakan stiker 'bebas' BBM subsidi. Bagaimana bentuknya?