Agus dapat durian runtuh warisan kebun durian

INSPIRASI USAHA

Tlogoberliangas - Agus Jatmiko berhasil menyulap warisan 7 hektare kebun durian menjadi kawasan agrowisata durian terbesar di Semarang, Jawa Tengah. Setiap hari, 100-200 orang berkunjung ke tempat ini. Omzetnya Rp 1,5 miliar setahun.

Awal tahun 2006, Agus Jatmiko mewarisi usaha perkebunan durian seluas 7 hektare (ha) dari ayah mertuanya di Dusun Langensari, Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Berbekal tekad yang tinggi untuk memajukan usaha, ia pun memutuskan keluar dari pekerjaannya di sebuah bank sebagai customer loan.

Di tangannya, perkebunan durian tersebut kini menjelma kawasan agrowisata durian terbesar di Semarang. "Saya termasuk yang pertama di Semarang," kata Agus.

Hingga saat ini, kawasan agrowisatanya tidak pernah sepi pengunjung. Setiap hari, sekitar 100-200 orang berkunjung ke tempat ini. Selain menikmati kesegaran suasana alam, pengunjung juga dapat menikmati kelezatan buah durian. 

Setiap pengunjung yang memasuki kawasan ini dikutip bayaran Rp 10.000 per orang. Bila tergiur ingin mencicipi buah durian, akan dikenakan biaya lagi. Buah duriannya dibanderol mulai Rp 10.000-Rp 115.000 per kilogram (kg).

Kendati agak mahal, Agus menilai harga tersebut cukup pantas dengan kualitas duriannya yang memuaskan. "Semua buah durian kami matang sempurna, sehingga memiliki citarasa yang lezat," ungkap pria berusia 35 tahun ini.

Saat ini, Agus memiliki sekitar 550 batang pohon durian yang masih produktif berbuah. Durian sebanyak itu terdiri dari berbagai macam varietas, seperti durian petruk dari Jepara, durian Medan, durian bagong dan sebagainya. "Total ada 20 varietas durian yang tumbuh di sini," katanya.

Bibit-bibit lokal tersebut asli didatangkan dari daerahnya masing-masing. Dalam setahun, setiap pohon bisa menghasilkan 50-300 buah. Adapun bobot durian tersebut rata-rata 1,5-5 kg per buah.

Dari buah durian ini saja, omzetnya dalam setahun bisa mencapai Rp 1,5 miliar. "Sebulan laba bersih saya sekitar Rp 30 juta," ujar Agus.

Menurut Agus, tidak semua duriannya matang sempurna di pohon. Menurutnya, kemungkinan gagalnya sekitar 25%-50%. Nah, oleh Agus, buah yang tidak matang sempurna ini diolah menjadi berbagai macam makanan olahan berbahan dasar durian, diantaranya ada es lilin durian, es krim durian, dan lempok atau dodol durian. Makanan olahan dari durian ini dibanderol mulai Rp 4.000-Rp 6.000. Sayang, ia tak mau menyebut omzet dari usaha pembuatan produk makanan dan minuman olahan durian ini. Ia hanya menyatakan laba bersihnya sekitar Rp 30 juta-Rp 40 juta per bulan. 

Sumber Kontan.co.id

Gas Naik 48%, Target Saham PGAS Rp4.350 - pasarmodal.inilah.com

Bahana Sekuritas Pimpin Right Issue BTN - pasarmodal.inilah.com

ELPIJI LANGKA: Pertamina bisa digugat terkait kelangkaan gas 3 kg

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia menilai Pertamina digugat secara hukum terkait dengan kelangkaan gas elpiji di sejumlah wilayah di Jawa Barat.Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Firman Turmantara mengatakan kelangkaan gas elpiji merupakan suatu pelanggaran terhadap publik, antara lain tentang undang-undang perlindungan konsumen, hak asasi manusia, UU migas dan lainnya.“Kelangkaan gas elpiji itu jelas merupakan suatu pelanggaran, apa lagi gas elpiji merupakan komoditas yang bersifat monopolistik yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Pertamina. Dan itu bisa dilakukan gugatan hukum,” katanya, hari ini. Dia mengatakan pihaknya telah memantau kelangkaan gas elpiji ini, namun hingga saat ini belum menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan gas elpiji. Menurutnya masyarakat belum menyadari dan berani untuk melakukan pengaduan atas kelangkaan gas ini. “Kelangkaan gas elpiji ini layak diadukan ke Komnasham karena meresahkan dan merugikan masyarakat,” katanya.

Ditanya Stiker BBM Non Subsidi, Agus Marto Bingung

Ramdhania El Hida - detikfinance

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo kebingungan bahkan harus mencari-cari stiker bebas BBM Bersubsidi di mobilnya. Agus Marto yang mobil berplat RI 20 itu belum juga terlihat menempel stiker BBM non subsidi setidaknya hingga siang ini.

Padahal berdasarkan instruksi Presiden SBY, mulai 1 Juni semua kendaraan dinas berplat hitam dan merah milik pemerintah pusat, daerah, BUMN dan BUMD harus menggunakan BBM non subsidi dan dipasang stiker non subsidi.

"Pak Tukiyo (supir Agus Marto), stikernya mana? ini diingetin lho sama anak-anak (media)," ujar Agus Marto saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

Berdasarkan pantauan detikFinance, mobil-mobil di kementerian keuangan belum terlihat menggunakan stiker bebas BBM bersubsidi. Hal serupa terlihat juga mobil Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro.

"Pak belum pakai stiker mobilnya?" tanya wartawan.

"Wah, tidak tahu saya," ujar Bambang sambil melirik mobilnya.

Sebelumnya, mulai 1 Juni 2012, semua mobil dinas pemerintah yang berplat merah, serta mobil operasional TNI/Polri serta BUMN dan BUMD harus menggunakan stiker 'bebas' BBM subsidi. Bagaimana bentuknya?

Kenaikan Harga BBM Ditunda, Harga Kebutuhan Pokok Telanjur Naik

Wacana kenaikan BBM memberikan efek yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat indonesia. Pro-kontra selalu menyertai dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Masyarakat menyikapi hal tersebut dengan berbeda-beda; ada yang acuh tidak acuh, ada yang mencari alternatif bahan bakar, dan tidak sedikit pula yang berdemo menolak kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI. Pemerintah memutuskan untuk menunda rencana kenaikan harga BBM yang sedianya akan diterapkan 1 April silam.
Dengan keputusan tersebut, harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak jadi naik. Meski demikian, DPR tetap membuka kemungkinan bagi pemerintah melakukan penyesuaian jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia naik atau turun lebih 15 persen dalam waktu enam bulan.
Walaupun kenaikan harga BBM ditunda, tidak lantas harga-harga barang kebutuhan yang sudah terlanjur naik, kembali turun. Seperti yang diungkapkan Ibu Ida sabtu lalu (25/5), “Ibu senang harga BBM nggak jadi naik, tapi sayangnya harga barang-barang yang sudah naik nggak kembali turun.”
Isu kenaikan BBM memicu kenaikan harga sembako. Harga gas LPG 3 kg pun ikut-ikutan naik. “Pedagang kecil seperti Ibu ini sangat dirugikan,” keluh pedagang gorengan di daerah Tlogosari semarang.
Komentar senada juga diungkapkan Jaenal, salah seorang mahasiswa USM Semarang. Menurutnya, harga barang-barang kebutuhan pokok sudah naik sebelum ada kenaikan harga BBM. Setelah kenaikan BBM direalisasikan, harga barang-barang tersebut diprediksi naik lagi. Penyebabnya, biaya produksi dan pemasaran meningkat secara otomatis seiring naiknya harga BBM.
“Maka, efek dari kenaikan BBM menyebabkan harga barang-barang kebutuhan naik dua kali,” ungkapnya getir

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDlAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM

Menimbang :

a.         bahwa dalam rangka untuk menjamin penyediaan dan pengadaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas;

b.         bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

Mengingat :

1.         Pasal 4 ayat (1) Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.         Undang‑undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU‑I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);

3.         Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1.     Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

2.      LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.

3.        Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus‑menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk PT Pertamina (Persero).

4.     Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

5.        Usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya.

6.         Minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro adalah jenis Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan sebagai salah satu jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang penyediaan dan pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah.

7.        Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk handling) dan margin usaha yang wajar.

8.        Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Pasal 3

(1)     Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

(2)       Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3)     Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1)   Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung, LPG Tabung 3 Kg dan kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro.

(2)       Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali.

Pasal 5

Menteri menetapkan perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta standar dan mutu (spesifikasi) LPG Tabung 3 Kg dengan mempertimbangkan :

a.         kebutuhan penggunaan LPG untuk rumah tangga dan usaha mikro; serta

b.         usulan dari Badan Usaha.

Pasal 6

Perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud da1am Pasal 5 digunakan sebagai :

a.         dasar penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg; dan

b.     dasar penyesuaian perencanaan volume minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 7

(1)      Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

(2)       Menteri menetapkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.

(3)   Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

(1)    Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri.

(2)     Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Niaga Umum LPG dan telah memenuhi persyaratan penugasan dari Pemerintah.

(3)       Ketentuan mengenai persyaratan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1)      Penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang.

(2)       Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

a.      perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;

b.         jaminan ketersediaan LPG Tabung 3 Kg dalam negeri; atau

c.         apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum LPG untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.

(3)       Ketentuan mengenai lata cara penugasan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)       Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dapat melakukan impor LPG apabila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional LPG Tabung 3 Kg.

(2)       Pelaksanaan impor LPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat rekomendasi Menteri dan izin Menteri Perdagangan.

Pasal 11

Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 12

Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg wajib menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Pasal 13

(1)       Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilarang mengekspor LPG Tabung 3 Kg.

(2)       Badan Usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan.

Pasal 14

Badan Usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan.

Pasal 15

Menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg.

Pasal 16

Menteri dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing‑masing.

Pasal 17

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Pemerintah Targetkan Konversi LPG di 5 Wilayah

JAKARTA - Program konversi 2012 direncanakan akan dilaksanakan untuk daerah yang belum terkonversi di lima provinsi, yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Mengutip situs resmi Kementerian ESDM, Selasa (17/4/2012), pada 2012 pemerintah akan mendistribusikan paket perdana LPG 3 kg sebesar 800.000 paket dan isi ulang LPG tiga kg sebesar 3,61 juta metrik ton sesuai dengan kesepakatan dengan Komisi VII DPR.Program konversi minyak tanah ke LPG telah dilakukan pemerintah sejak 2007. Hingga 31 Mei 2011, telah dibagikan 50.503 paket perdana dan isi ulang LPG sebanyak 6.099.000 metrik ton.Program Konversi Minyak Tanah ke LPG dilakukan dalam rangka diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM khususnya minyak tanah, dimulai Tahun 2007 dan saat ini sudah mencakup seluruh Jawa, seluruh Bali, sebagian  besar Sumatera, sebagian  Kalimantan, dan sebagian Sulawesi.Pemerintah sejak awal digulirkannya program konversi Minyak Tanah ke LPG tahun 2007 telah mendistribusikan sebanyak 50.503 paket perdana. Perinciannya adalah 2007 didistribusikan 3.976 paket, 2008 sebanyak 15.078 paket, 2009 sebanyak 24.355 paket, 2010 sebanyak 4.715 paket, 2011 hingga Mei 2011 terdistribusi sebanyak 2.379 paket dan 2012 direncanakan akan didistribusikan paket perdana sebanyak 800 ribu paket Penghematan yang didapatkan akumulatif sejak tahun 2007 hingga 30 April 2011 adalah Rp45,3 triliun, dengan perincian, 2007 sebesar Rp6 miliar, 2008 Rp9,2 triliun, 2009 Rp12,8 triliun, 2010 sebesar Rp15,6 triliun dan 2011 hingga akhir April 2011 sebesar Rp7,2 trilun, sehingga akumulasi dari keseluruhan penghematan mencapai Rp45,3 triliun.Program pengalihan minyak tanah ke LPG dilakukan pemerintah, antara lain untuk mengefisienkan anggaran pemerintah karena penggunaan LPG lebih efisien dan subsidinya relatif lebih kecil daripada subsidi minyak tanah sekaligus mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi karena LPG lebih aman dari penyalahgunaan
.

Kuartal I, Pertamina Salurkan 375 Ribu MT Elpiji

JAKARTA– PT Pertamina (Persero) tengah melakukan penataan terhadap lembaga penyalur elpiji di wilayah kerja LPG & Gas Products Region III yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan elpiji hingga akhir tahun.General Manager Fuel Retail Marketing Region III Pertamina Hasto Wibowo menyebutkan, realisasi penyaluran elpiji 3 kg untuk 2011 sebesar 1,39 juta metrik ton (MT). Adapun alokasi elpiji 3 kg untuk 2012 adalah sebesar 1,41 juta MT. Realisasi elpiji 3 kg untuk triwulan pertama 2012 telah mencapai 375 ribu MT, Artinya, jika tidak dilakukan pengendalian atas kuota yang ditetapkan pemerintah, maka estimasi realisasi sampai dengan akhir 2012 dapat mencapai 1,5 juta MT atau over 90 ribu MT "Pertamina sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat dalam pengawasan pendistribusian elpiji 3 kg, evaluasi alokasi elpiji, termasuk dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) guna mencegah kenaikan harga yang memberatkan masyarakat," ujar Hasto dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (23/5/2012. Selain itu, dengan melakukan penataan kembali distribusi Elpiji 3 kg yakni dengan membuat kartu kendali bagi pengguna elpiji 3 kg, maka terdapat kepastian bagi masyarakat yang berhak untuk mendapatkan alokasi elpiji 3 Kg," kata Hasto selaku Koordinator Pemasaran Jawa Bagian Barat di Bandung, "Perlu diketahui, alokasi elpiji 3 kg dan kebijakan penentuan HET elpiji 3 kg merupakan kewenangan pemerintah berdasarkan usulan dari Pemda setempat. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam negeri Nomor 17/2011 dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05/2011," tambah dia.

Mekanisme Refill Elpiji 12 Kg & 3 Kg di Pontianak Dipertanyakan

PONTIANAK, Mekanisme pengisian elpiji dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) milik PT Gemilang Asia Sejahtera ke tabung gas untuk ukuran 12 kilogram (kg) dan gas 3 kg (bersubsidi) yang ternyata menggunakan  satu pipa dipertanyakan. Anggota komisi C DPRD Propinsi Kalbar melakukan inspeksi mendadak ke 2 SPBE yang ada di kalimantan barat pada Rabu, 25 April 2012. Inspeksi mendadak (sidak) tersebut dilakukan oleh komisi C DPRD Kalbar terkait mahalnya harga elpiji 3 kg dibeberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Sementara pasokan elpiji, baik untuk tabung 3 kg maupun 12 kg dilakukan oleh dua SPBE tersebut yakni milik PT GAS dan PT UGE yang berlokasi di Kabupaten Pontianak dan Kodya Pontinak melakukan inspeksi pada SPBE PT Gemilang Asia Sejahtera (GAS), tujuh Anggota Komisi C DPRD Kalbar menyaksikan secara langsung mekanisme pengisian elpiji dari tangki elpiji di SPBE tersebut ke tabung ukuran 3 kg dan tabung 12 kg, menggunakan pipa yang sama "Artinya untuk pengisian elpiji 12 dan 3 kg, diisi dengan menggunakan satu pipa dari tangki (skit tank) elpiji yang ada", kata  Sekretaris Komisi C DPRD Kalbar Andi Aswad, Rabu (25/4/2012) Dia menjelaskan, temuan langsung di lapangan tersebut merupakan satu kejanggalan, karena seharusnya mekanisme pengisian ulang(refill)elpiji nonsubsidi dan bersubsidi harusnya dipisahkan "Tetapi temuan kami di lapangan malah, satu pipa elpiji malah menyatu dan dalam areal yang sama. Ini tidak seperti di Jakarta yang bahkan untuk SPBE dwi fungsi yang melayani pengisian ulang elpiji tabung 12 kg dan tabung 3 kg, dipisahkan secara jelas. Bahkan tangki dan unit mesin pengisi diberi batasan pagar tembok permanen. sehingga jelas mana elpiji nonsubsidi dan bersubsidi," ujar Andi Mengingat elpiji 3 kg adalah elpiji yang disubsidi Pemerintah sedang elpiji 12 kg adalah elpiji nonsubsidi, maka anggota Komisi C DPRD Kalbar itu menyatakan, pihaknya akan memanggil pihak Pemasaran Gas PT Pertamina Wilayah Kalbar untuk mempertanyakan terkait temuan tersebut. "Karena ini menyangkut elpiji subsidi dan ini terkait  kewenangan PT Pertamina, maka  kenapa kasus seperti itu sampai terjadi perlu diklarifikasi Pertamina," tambah Andi Aswad. Sementara itu, Pemilik PT Gemilang Asia Sejahtera, The Lu Sia mengakui, yang membedakan pemesanan gas ukuran 12 kilogram dan tiga kilogram hanya berdasarkan pesanan atau DO "Pembayaran untuk pembelian gas ukuran 3 kg kepada Pertamina dilakukan oleh pihak pemesan yaitu para agen, pihak spbe cuma. Melakukan pengisian ulang (refill) saja," ungkap dia. Dia mengakui bahwa hingga saat ini memang pipa pengisian elpiji baik untuk ukuran 12 kg dan 3 kg memang  masih sama atau melalui satu pipa saja.

Operasi Pasar Digelar untuk Atasi Kelangkaan Elpiji

MAKASSAR, KOMPAS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan dan PT Pertamina Region VII akhirnya menggelar operasi pasar, Selasa (21/2), guna mengatasi kelangkaan elpiji 3 kilogram di Kota Makassar dan sejumlah daerah selama sepekan terakhir, Operasi itu juga bertujuan menekan lonjakan harga elpiji 3 kg dari Rp 13.500 menjadi Rp 18.000 per tabung. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag, Hadi Basalamah mengemukakan, pihaknya menyiapkan 700 tabung elpiji 3 kg dalam operasi tersebut. Satu tabung elpiji 3 kg dijual seharga Rp 11.850, sama dengan harga di tingkat agen. Menurut Dia, operasi pasar akan terus digelar hingga harga kembali normal. Selain di Makassar, kelangkaan elpiji juga terjadi di daerah sekitarnya, seperti Parepare, Sidrap, Pinrang, Wajo, dan Palopo. Warga antusias menyambut operasi pasar yang diadakan di kawasan permukiman padat penduduk Bumi Tamalanrea Permai.Warga juga harus membeli elpiji 3 kg seharga Rp 18.000. Padahal harga jual eceran normalnya Rp 13.500 karena Pertamina menetapkan harga di pangkalan elpiji Rp 12.750 per tabung. Mahmud (33), karyawan agen elpiji di Jalan Bandang, mengatakan, pasokan elpiji 3 kg terakhir dikirim Kamis lalu. Kini, di gudangnya hanya tersisa tabung-tabung elpiji 3 kg yang kosong. Sales Representative LPG PT Pertamina Region VII Taufikurachman mengatakan, kelangkaan elpiji 3 kg disebabkan gangguan proses distribusi dari Situbondo (Jawa Timur) dan Balikpapan (Kalimantan Timur) karena cuaca buruk. Kelangkaan akan segera teratasi karena kapal pengangkut 1.700 metrik ton elpiji 3 kg telah sandar di Pelabuhan Makassar.”Kami berharap dalam 2-3 hari ke depan distribusi pulih sehingga harga kembali normal,” katanya. Bila harga tetap tinggi, PT Pertamina siap membentuk tim investigasi untuk menelusuri kemungkinan adanya agen yang sengaja menimbun dan menjual elpiji 3 kg di atas harga normal. Kemitraan agen yang ”nakal” akan dicabut mengingat elpiji 3 kg merupakan barang subsidi pemerintah. Menurut Taufikurachman, pasokan elpiji 3 kg ke Sulsel dan Sulbar rutin dikirim dengan kapal 3 hari sekali sebanyak 1.700 metrik ton. Kebutuhan elpiji 3 kg di Sulsel dan Sulbar mencapai 550 metrik ton per hari. Sebanyak 110 metrik ton di antaranya untuk memenuhi kebutuhan di Makassar. Distribusi elpiji 3 kg di Makassar dilakukan oleh 22 agen dan 1.200 pangkalan.

500 Tabung Elpiji Ludes dalam 2 Jam

MAJENE, KOMPAS. Kelangkaan elpiji 3 kilogram mulai meresahkan warga Sulawesi Barat. Jika sebelumnya elpiji hanya langka di Polewali, Mamasa dan Mamuju, elpiji 3 kilogram mulai sulit didapatkan di semua kabupaten di Sulawesi Barat.Di salah satu pangkalan elpiji di Kabupaten Majene misalnya, pasokan elpiji sebanyak 500 tabung ludes dalam waktu dua jam. Konsumen yang biasanya membeli ke pengecer kini langsung mendatangi pangkalan dan agen.Pangkalan elpiji milik Haji Nasri di Kecamatan Labuang Majene ini sudah dua pekan terakhir lebih sering tutup daripada melayani pelanggannya. Pasokan 500 tabung elpiji yang datang pada Kamis (16/2/2012) subuh, setelah beberapa hari kosong, langsung habis diserbu pembeli dalam tempo dua jam. Padahal itu pasokan itu sedianya didrop ke sejumlah pengecernya. Haji Nasri yang biasanya memasok sekitar 500 tabung ke pelanggannya setiap hari, sejak tiga pekan terakhir tidak bisa melayani permintaan pelanggannya tepat waktu. Order elpiji ke pertamina depot Pare-pare tak bisa dipenuhi. Minimnya pasokan elpiji ke Sulawesi Barat termasuk ke Majene membuat sejumlah pemilik pangkalan tak kebagian jatah. Hal itu dialami pangkalan dan pengecer elpiji lainnya. Mereka lebih sering menutup usaha karena kehabisan stok dan order ke Pertamina tidak dipenuhi."Kami tak mungkin bisa melayani semua pelanggan eceran karena jatah elpiji dikurangi. Jika dulu setiap hari dipasok 500, kini tak menentu," ujar Haji Nasri. Kelangkaan elpiji sejak lebih dari tiga pekan terakhir menyebabkan harga elpiji melonjak melampaui harga yang ditetapkan pemerintah. Di Majene misalnya harga elpiji naik hinggaRp 20.000 per tabung, terutama di tingkat pengecer. Sementara di Mamuju dan Polewali naik hingga Rp 25.000.

Kamis, 16 Februari 2012 | 09:09 WIB 

Pengurangan Pasokan Elpiji Sangat Fatal

Pertamina dinilai salah fatal terkait pasokan elpiji di Batam, Kepulauan Riau. Kebijakan pengurangan pasokan elpiji menghambat program konversi energi. Senin, 14 Mei 2012 | 15:40 WIB Kepala Dinas Perdagangan dan Energi Batam Ahmad Hijazi mengatakan, sudah mendapat laporan pengurangan pasokan. Pengurangan antara 20 persen sampai 30 persen. "Pengurangan itu kesalahan fatal pertamina," ujarnya, Senin (14/5) di Batam. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Hilir Pengatur Minyak dan Gas serta Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral. Kedua lembaga itu memastikan tidak pengurangan kuota elpiji untuk Batam."Kebijakan Pertamina menghambat program nasional konversi energi. Rakyat disuruh pakai elpiji. Tetapi, pasokan malah dikurangi Pertamina," ujarnya. Pemerintah Kota Batam sudah melayangkan protes ke direksi Pertamina terkait pengurangan itu. Bahkan, diusulkan sanksi bagi pimpinan Pertamina di Batam.

Warga Sulit Peroleh Elpiji 3 Kilogram

Selasa, 15 Mei 2012 | 03:30 WIB
Purwakarta, Kompas Warga di Purwakarta, Jawa Barat, kesulitan memperoleh elpiji kemasan tabung 3 kilogram akibat pengurangan pasokan dalam satu bulan terakhir. Kelangkaan elpiji mengakibatkan harga di tingkat pengecer mengalami kenaikan dari Rp 15.000 menjadi Rp 17.000- Rp 20.000 per tabung. Rusman (47), warga Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Senin (14/5), mengatakan, stok di sejumlah pengecer di sekitar tempat tinggal habis sepekan terakhir. Akibatnya, warga terpaksa mengeluarkan ongkos dan tenaga lebih besar karena harus mencari elpiji 3 kilogram ke tempat yang lebih jauh.”Sudah tiga pengecer saya datangi, tetapi tak satu tabung pun didapat. Baru ada di sini, tetapi juga harus antre. Sekarang pengecer rata-rata menjual elpiji di atas Rp 16.000 per tabung,” kata Rusman, saat mengantre di pangkalan elpiji di Jalan Taman Pahlawan di Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta. Rizki (18), pengelola pangkalan elpiji di Jalan Taman Pahlawan, mengatakan, selain harus antre, jatah pembelian dikurangi akibat keterbatasan stok. Dalam sehari, permintaan mencapai 250-300 tabung, sementara kiriman dari stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) rata-rata 150 tabung per hari. ”Hingga Senin siang sudah ada 59 pedagang pengecer dan warga yang minta dikirim elpiji, mereka hanya dicatat pada daftar antrean, tidak semua permintaan bisa dipenuhi karena stok sangat terbatas,” katanya Asep Usman (42), pengecer elpiji di Desa Maracang, Kecamatan Babakan Cikao, mengatakan, distributor mengurangi jatah pembelian sehingga stok kerap kosong. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Purwakarta, Ahmad Gunawan, mengaku belum mengetahui penyebab kelangkaan elpiji.

Pangkalan Nakal, Pertamina Kurangi Pasokan Elpiji

Senin, 21 Mei 2012 | 14:32 WIB

BATAM, KOMPAS.Untuk mengendalikan agen nakal, Pertamina terpaksa mengurangi pasokan elpiji di Batam. Akibatnya, terjadi kelangkaan elpiji 3 kilogram. Manajer Penjualan Elpiji Pertamina Kepulauan Riau(Kepri) Imam Anshari mengatakan, pihaknya sering mendapat laporan penyelewengan elpiji. Penyelewengan itu kerap melibatkan pangkalan-pangkalan."Modusnya dengan memindahkan isi tabung ke tabung lain. Tindakan itu melanggar hukum dan membahayakan karena berisiko meledak," ujarnya, Senin (21/5/2012) di Batam, Kepri. Setelah mengumpulkan data, Pertamina mengurangi pasokan ke beberapa agen. Sanksi itu diberlakukan kepada agen yang membawahkan pangkalan-pangkalan nakal. Sebab, Pertamina hanya berwenang sampai agen "Selain itu, ada juga kesalahan-kesalahan administratif pada pangkalan. Kesalahan seperti menggunakan mobil pengangkut yang tidak memenuhi syarat keamanan, timbangan tidak disahkan lembaga berwenang," tuturnya.Sanksi itu diberlakukan pada awal Mei 2012. Akibatnya terjadi kelangkaan di beberapa tempat. "Sekarang sudah normal karena agen-agen sudah melakukan perbaikan," tuturnya.

Harga Elpiji Tiga Kilogram Melonjak

Rabu, 23 Mei 2012 | 00:00 WIB PURWAKARTA, KOMPAS. Harga eceran elpiji kemasan 3 kilogram di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, melonjak dari Rp 15.000 menjadi Rp 18.000-Rp 20.000 per tabung seiring berkurangnya pasokan dalam dua pekan terakhir. Warga juga mengeluh karena kesulitan memperoleh elpiji di kios langganan. Toat (48), pedagang mi ayam di Jalan Kemuning, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Selasa (22/5/2012), mengatakan, stok elpiji di dua kios langganan di Jalan Kemuning dan Gang Beringin sering kosong. Jika ada, maka harganya Rp 20.000 per tabung atau lebih tinggi dibandingkan tiga bulan lalu, Rp 15.000 per tabung. "Sepekan ini saya beli di pangkalan elpiji di Jalan Veteran, tetapi harus mengantre karena jumlah pasokan tak sebanding dengan permintaan. Calon pembeli harus didaftar terlebih dulu dan dibatasi jumlah pembeliannya," kata Toat. Dengan penghasilan yang tak menentu dan rata-rata kurang dari Rp 50.000 per hari, kata Toat, kenaikan harga sebesar Rp 5.000 per tabung memberatkan. Terlebih lagi, selain menanggung harga lebih mahal, Toat harus mengeluarkan ongkos, tenaga, dan waktu lebih untuk mendatangi kios-kios pengecer mencari elpiji. Rizki (18), pengelola pangkalan elpiji di Jalan Taman Pahlawan di Kelurahan Purwamekar, Kecamatan Purwakarta, menambahkan, jumlah pembelian terpaksa dibatasi agar lebih banyak warga terlayani. Terlebih lagi, jumlah pasokan rata-rata hanya 150 tabung per hari, sementara permintaan mencapai lebih dari 250 tabung per hari.Pasokan elpiji dari distributor pun langsung ludes kurang dari satu jam sejak tabung-tabung diturunkan dari truk pengangkut. Di beberapa pangkalan di Kota Purwakarta, sepeda motor yang didesain untuk mengangkut tabung kemasan 3 kilogram milik pengecer telah menunggu beberapa jam sebelum pasokan elpiji tiba. Manajer Pemasaran BBM Ritel PT Pertamina Region III Hasto Wibowo, di Bandung, Selasa siang, mengatakan bahwa penggunaan elpiji kemasan 3 kilogram diduga diselewengkan sehingga pemakaiannya cenderung berlebih. Oleh karena itu, pihaknya mengendalikan pasokan sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Hasto, sebagaimana dikutip menyatakan bahwa stok elpiji untuk wilayah Jawa Barat (Jabar) aman. Namun, pasokannya dikendalikan demi melindungi konsumen pengguna dan menghindari penyelewengan. Elpiji kemasan 3 kilogram antara lain diduga dipakai oleh kalangan industri yang seharusnya menggunakan kemasan 50 kilogram. Manajer Elpiji dan Gas Regional III Pertamina Zulfikar menambahkan, realisasi penyaluran elpiji 3 kilogam di Jabar pada 2011 mencapai 1,39 juta metrik ton (MT). Adapun alokasi elpiji tahun 2012 mencapai 1,41 juta MT. Pada triwulan-I 2012, realisasi penyaluran telah mencapai 375.000 MT. "Artinya, bila tidak dikendalikan sesuai kuota, maka realisasi sampai akhir 2012 bisa mencapai 1,5 juta MT atau berlebih 90.000 MT," kata Zulfikar. Walau demikian, Pertamina akan menambah pasokan untuk beberapa wilayah di Jabar yang kekurangan. Wilayah itu antara lain Bandung, Sumedang, Subang, Cirebon, Karawang, Indramayu, Banjar, Ciamis, dan Tasikmalaya.

Pertamina Menata Penyaluran Elpiji 3 Kilogram

Rabu, 23 Mei 2012 | 11:35 WIB
JAKARTA, KOMPAS, PT Pertamina (Persero) tengah menata keberadaan lembaga penyalur elpiji di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat.Kegiatan ini dilakukan dengan pendataan ulang pangkalan dan kemampuannya dalam menyalurkan elpiji 3 kg kepada masyarakat. Hal itu dilakukan dengan memakai referensi data pangkalan yang terdaftar dan dilaporkan para agen elpiji 3 kg.Langkah itu merupakan salah satu upaya penyesuaian alokasi elpiji 3 kg yang ditentukan pemerintah. Hasto Wibowo, General Manager Fuel Retail Marketing Region III Pertamina, selaku Koordinator Pemasaran Jawa Bagian Barat di Bandung, mengemukakan itu dalam siaran pers, Rabu (23/5/2012), di Jakarta."Kebijakan ini diambil untuk kepentingan para konsumen elpiji 3 kg, yakni untuk melindungi konsumen dari tindakan penyelewengan elpiji 3 kg, yang merupakan bahan bakar bersubsidi," ujarnya "Dengan menata kembali distribusi elpiji 3 kg, yakni melalui pembuatan kartu kendali bagi pengguna, maka ada kepastian bagi masyarakat yang berhak untuk mendapatkan alokasi elpiji 3 kg," kata Hasto. Lebih lanjut, Hasto menyebutkan, realisasi penyaluran elpiji 3 kg untuk tahun 2011 sebesar 1,39 juta metrik ton. Adapun alokasi elpiji 3 kg untuk tahun 2012 adalah 1,41 juta metrik ton. Realisasi elpiji 3 kg untuk triwulan pertama tahun 2012 telah mencapai 375.000 metrik ton. Ini berarti, jika tanpa pengendalian atas kuota yang ditetapkan pemerintah, estimasi realisasi hingga akhir tahun 2012 sebesar 1,5 juta metrik ton atau kelebihan 90.000 metrik ton."Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian setempat dalam pengawasan pendistribusian elpiji 3 kg, evaluasi alokasi elpiji, termasuk penetapan harga eceran tertinggi," kata Hasto."Hal itu dilakukan untuk mencegah kenaikan harga yang memberatkan masyarakat," ujarnya.

Agar Tepat Sasaran, Elpiji 3 Kilogram Didistribusikan Tertutup

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Pertamina menerapkan Distribusi Tertutup terhadap elpiji berukuran tiga kilogram karena ingin menyalurkan komoditas tersebut kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. "Hal tersebut juga dipicu masih banyaknya pengguna elpiji tiga kilogram yang bukan sasaran, di tengah besarnya disparitas harga antara elpiji tiga kilogram dengan 12 kilogram," kata "Sales Representative LPG" PT Pertamina (Persero) LPG and Gas Products Region V, Probo Prasiddhahayu, ditemui dalam Diskusi Energi Terbarukan, di Surabaya, Kamis (23/2).Menurut dia, secara umum pertumbuhan pengguna elpiji tiga kilogram di Jatim sangat baik meskipun pihaknya enggan merinci berapa besaran angka kenaikan konsumen komoditas tersebut di provinsi ini."Kian tingginya pengguna elpiji tiga kilogram di Jatim juga dipengaruhi program konversi minyak tanah ke elpiji selesai pada tahun 2012," ujarnya. Sementara itu, ungkap dia, pemberlakuan Distribusi Tertutup di Jatim telah dilakukan di Malang sebagai "pilot project".Pemilihan lokasi tersebut karena pada umumnya masyarakat di Malang masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar utama. "Selain di Malang, Distribusi Tertutup juga direalisasikan di Jawa Barat," katanya

GAMBAR SERBA-SERBI ELPIJI

ICW Duga Ada Mark Up di Balik Rencana Kenaikan Harga BBM

Jakarta Jika yang lain sibuk berorasi di lapangan menolak kenaikan harga BBM, Indonesia Corruption Watch (ICW) lebih memilih untuk menampilkan fakta-fakta temuannya dengan tuntutan yang sama. ICW menilai ada mark up di balik kenaikan harga BBM yang kini sedang santer dibicarakan.
"ICW menduga ada mark up terkait rencana kenaikan harga BBM 2012," kata Koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus, di kantornya Jalan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Rabu (28/3/2012).

Menurut Firdaus, penghitungan yang dilakukan oleh pihaknya terkait beban subsidi BBM dan elpiji berbeda dengan penghitungan pemerintah dan DPR. Bahkan, perbedaan itu cukup signifikan dalam hal jumlah.

Dijelaskan Firdaus, dari hasil penghitungan ICW, jika harga BBM premium dan solar tidak naik (Rp 4.500 per liter), maka total beban subsidi BBM dan elpiji hanya sebesar Rp 148 triliun per tahun. Sementara, pemerintah mengatakan jika harga BBM tetap, maka beban subsidi BBM dan elpiji mencapai Rp 178 triliun.

"Jika harga BBM premium dan solar dinaikkan (Rp 6.000 per liter), maka total beban subsidi BBM dan elpiji hanya sebesar Rp 68,1 triliun per tahun, sementara pemerintah mengatakan (RAPBN-P 2012) beban subsidi BBM dan elpiji menjadi Rp 111 triliun," jelas Firdaus.

Firdaus menerangkan, dalam melakukan penghitungan tersebut, ada tiga hal yang diperhatikan ICW. Pertama, untuk perhitungan perkiraan subsidi BBM 2012, ICW menggunakan rerata untuk 3 tahun terakhir (2009 - 2011). Metode referensi harga ini lazim digunakan dalam perhitungan harga BBM ke depan (baik pertamina maupun BPH Migas atau ESDM). Kedua, harga patokan Mean oil Platts Singapore (MOPS), yakni harga rata-rata bulanan transaksi minyak di Singapura, didapat dari publikasi harga rata-rata tahun sebelumnya, baik untuk premium, minyak tanah, dan solar. Ketiga, untuk subsidi elpiji, juga digunakan realisasi harga rerata Contrac Price (CP) Aramco sebelumnya dikaitkan dengan harga minyak mentah yang menjadi acuan harga elpiji di Indonesia.

Temuan ini, tambah Firdaus, menunjukkan ketidaktransparanan pemerintah dan DPR dalam penghitungan harga BBM. Hal ini perlu diklarifikasi dan diusut lembaga terkait.

"BPK harus mengaudit kenaikan harga BBM yang diajukan pemerintah," desak Firdaus.

ICW juga mempertanyakan terkait rencana kenaikan harga BBM. Dugaan yang muncul, kenaikan harga BBM adalah sebagai bentuk pencitraan yang terjawab beberapa bulan ke depan.

"Saya tidak tahu apakah ini (harga BBM) akan sengaja dinaikkan dulu dan kemudian beberapa bulan kemudian akan diturunkan lagi dan diklaim 'kami telah menurunkan harga BBM'? Dalam kesimpulan kami, harga BBM tahun 2012 tidak perlu dinaikkan," tandas Firdaus

Kenali Tabung LPG 3 Kg Yang Anda Pakai Saat Ini

Pertamina memastikan bahwa Tabung elpiji (LPG) 3 kg yang dipakai hasil dari Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg telah memenuhi Syarat Mutu. Tapi, apakah semua tabung yang dijual di pengecer pasti sesuai Standar. Pangkalan dan Pengecer Resmi tentu hanya memperoleh Tabung yang sesuai Standar dari Agen Resmi yang ditunjuk oleh PT. Pertamina yang mengambil dari depot-depot SPPBE dan SPBE. Tapi dalam perjalanan distribusi tabung, tidak bisa menjamin kondisi tabung tetap aman sesuai standar mutu yang diharapkan. Apalagi jika ada yang nakal mencoba menjual tabung LPG 3 Kg yang Ilegal tentu sangat berbahaya.
Tidak salahnya kalau Konsumen atau Pengguna mengecek Tabung LPG 3 Kg yang akan dipakai. Bagaimana ciri - ciri tabung LPG 3 kg yang pengadaannya melalui pabrikan yang ditunjuk oleh PT. Pertamina.
Berikut beberapa Tipsnya :
1. Penampilan Visual secara umum (harus tampak mulus dan tidak mengalami kerusakan/penyok), bukan mulus dalam arti catnya, tetapi fisiknya yang terpenting.
2. Pemasangan Valve, sisa ulir Valve yang tampak adalah 3 - 5 ulir.
3. Rigi-rigi (bentuk permukaan) hasil Las baik harus halus dan mulus.
4. Mutu pengelasan baik ( tidak terdapat cacat, undercut, pit hole atau retak
5. Mutu petandaan/penandaan tabung baik :

• Lingkaran merah disekitar neck ring dengan lebar pengecetan 20 + 1 mm
• Emboss Logo Pertamina
• Lambang LPG PT. Pertamina
• Sablon pada sisi Hand Guard
• Sablon bulan dan tahun uji selanjutnya.

6. Lakukan pemeriksaan tabung LPG 3 kg sebelum digunakan :

• Pastikan segel/security seal cap dalam keadaan baik.
• Pastikan tersedia inner seal pada valve.
• Pastikan tidak ada kebocoran pada body tabung.
• Pastikan tidak ada kebocoran pada sambungan tabung dan valve.
• Pastikan bahwa rubber seal dalam keadaan baik.

Kenali 5 ciri tabung LPG 3 Kg suntik:

1. Tabung : Tabung yang tidak mulus, cat banyak yang terkelupas dan penyok-penyok di beberapa bagian dan segel di bagian atas robek atau kendor.
2. Tulisan : Tabung tidak ada tulisan SNI dan Pertamina. Tabung asli harus memiliki tulisan yang dicap permanen (emboss) pada body tabung dan terbaca jelas.
3. Berat : Tabung LPG asli 3 kg, beratnya 8 kg. Sedangkan tabung LPG 12 kg beratnya 27,2 kg. Timbang dengan timbangan sendiri, jika timbangan kurang dari berat standar, ada kemungkinan tabung LPG 3 Kg palsu atau sudah dikurangi oleh Oknum penjual.
4. Karet : karet di dalam Valve LPG 3 Kg yang ada di bagian atas harus tebal dan rapi. Jika tidak terdapat karet atau karet tipis, rusak atau tidak ada sama sekali, biasanya merupakan salah satu tanda tabung LPG 3 Kg sudah disuntik.